Damai Negeri Ku !

Kerusuhan Massa Terus Mengintai

Oleh Ihyarul Fahmi

Akhir-akhir ini kita selalu disuguhi berbagai peristiwa-peristiwa kerusuhan (konflik) dari berbagai wilayah Nusantara sebagai akumulasi kekecewaan dan kemarahan, sikap anarkhisme pun tak terbendung, mobil, sepeda motor, bangunan pemerintah dibakar massa dan dijarah. Berbagai motif mewarnai setiap kerusuhan yang terjadi.

Peristiwa Tanjung Priuk yang menewaskan 3 Satpol PP dalam bentrok dengan pendukung Makam Mbah Priuk (Rabu, 14/4). Konflik yang disulut oleh lahan sengketa antara PT Pelindo II dengan ahli Waris makam pun mengalami kerugian, baik jiwa maupun materiil. Kerusuhan Priuk menular ke tempat lain, tepatnya di Duri Kosambi, Tangerang, Banten (Minggu, 30/5). Konflik ini muncul karena hal sepele, yakni serempetan mobil Honda Jazz dengan Taksi, yang berujung pada kematian Endit. Kerusuhan pun kemudian terjadi atas nama etnis, Betawi dan Madura.

Mojokerto, kota nan Indah di Jawa Timur rusuh (Jumat, 21/5), kedewasaan berpolitik nampaknya menjadi isu utama kerusuhan Pemilukada, yakni salah satu calon bupati tidak lolos verifikasi oleh KPU. Motifnya pun sama dengan kasus kerusuhan pasca pilkada Tuban, yakni massa pendukung pasangan yang kalah, protes dengan hasil yang dimenangkan Haeny-Lilik. Massa pun membakar kantor KPUD, Pendopo Bupati, dan rumah dinas Bupati Tuban, dua rumah warga serta hotel mustika dan sebuah SPBU milik Bupati terpilih Haeny.

Kini, Pilkada Nusa Tenggara Barat (6/7) berlangsung rusuh setelah perhitungan berakhir di Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa. Ferry Zulkarnen dan Syarifudin M Nor yang unggul sementara dari calon-calon lain. Kecewa, Massa membakar kantor secretariat DPD Partai Golkar, dan satu unit mobil dihancurkan massa.

Konflik

Konflik berasal dari kata latin configure yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses social antara dua orang atau lebih (bisa kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya dan membuat tidak berdaya.

Kekerasan kerap mewarnai peristiwa seperti Pilkada dan kasus-kasus sengketa. Kekalahan diartikan kalah segala-galanya, anarkhisme bentuk ekspresi tidak menerima ‘siap kalah’ (siap dipimpin dan siap memimpin). Belajar dari kasus kerusuhan Tanjung Priuk, Konfrontasi etnis Betawi-Madura Duri Kosambi Banten, kisruh Pilkada Mojokerto, serta yang terbaru amuk massa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menimbulkan kekhawatiran bahwa kerusuhan serupa pun bisa menjalar ke berbagai tempat dengan berbagai motif dan corak.

Tercatat berbagai kerugian menggurita besarnya segi materiil maupun immaterial. Selain itu menumbuhkan rasa dendam, benci, saling curiga, dengki hingga menciptakan keretakan hubungan (horizontal) antar kelompok yang lama-kelamaan menjadi bahaya laten persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berita-berita media massa baik cetak maupun visual terkesan menampilkan Jurnalisme perang yang memberitakan kerusuhan massa dengan berita-berita dengan meliput kekerasan sebagai penyebab kekacauan. Akibatnya, kesan yang ditampilkan adalah suasana peperangan. Fakta jatuhnya korban tewas, korban luka-luka, pembakaran kantor-kantor pemerintah (KPUD, rumah dinas), mobil dinas dan sebagainya lebih ditonjolkan berbanding terbalik dengan apa penyebab utama kerusuhan itu muncul.

Dari pemberitaan tersebut, kesan yang ada adalah Indonesia penuh dengan konflik kekerasan diberbagai daerah dan tentu saja masuk travel warning bagi Negara wisatawan bersangkutan, padahal Indonesia adalah negeri cinta damai. Kasus-kasus kerusuhan seperti itu tidak perlu terjadi lagi, ketika peran media sebagai media perdamaian (Jurnalisme Damai). Annabel McGoldrik dan Jake Lynch (2000) dalam Jurnalisme damai memberikan jalan baru bagi pihak-pihak yang bertikai menyelesaikan konflik secara kreatif dan tidak memakai jalan kekerasan, rumusnya Perdamaian=Non violence + Kreatifitas. Logika yang dipakai adalah win-win solutions.

Apakah kerusuhan massa yang disebabkan oleh Pemilukada ataupun persoalan sengketa merupakan indikasi munculnya konflik vertical dan horizontal yang tidak terselesaikan, jika tidak terkendali bisa menyebabkan kepada situasi Negara terpecah-pecah.

Gejala ini menunjukkan demokrasi kita hanya sebatas procedural, belum menyentuh pada aspek pemerataan demokrasi ekonomi. Tantangan ini memang berat, perlu solusi kongkret dan pemimpin yang tegas, selain itu partai politik perlu memperkuat basis konstituennya dan relasi konsolidasi demokrasi.

Gegap gempita piala dunia 2010 Afrika Selatan merupakan momentum untuk duduk bersama melepas energi negatif pertarungan memperebutkan akses kekuasaan baik ekonomi maupun politik. Kasus-kasus anarkhis hendaknya mendasari pola pikir massa bahwa konflik yang berujung anarkhis disertai unsur kekerasan tidaklah menguntungkan, semua rugi. Jiwa sportifitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan kemanusiaan adalah watak budaya negeri ini. Hidup bersama dengan penuh cinta kasih merupakan anugerah Yang Maha Kuasa kepada Bumi Nusantara ini.

Menang atau pun kalah bukan soal, yang terpenting adalah hikmah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konflik tuk menuju kepada perubahan yang lebih baik dan bermakna.

Meritokrasi Bukan Politik Patron

Meritokrasi Bukan Politik Patron

Oleh Ihyarul Fahmi

Cita-cita Indonesia menjadi bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme temui titik terang ketika Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang pada pemilu 2009 dipimpin oleh anak seorang Guru-petani dalam Kongkres Nasional II Partai Demokrat. Dialah Anas Urbaninggrum mengalahkan para seniornya Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng dalam dua kali putaran pemilihan.

Publik pun kemudian bertanya, kenapa para seniornya terutama Andi Mallarangeng kalah? Opini pun berkembang dan mengerucut pada isu Politik Patron dengan menggandeng Edy Baskoro/Ibas, digadang-gadang kubu AM tuk dulang suara. Nyatanya, AM kalah di putaran pertama, Politik pencitraan pun yang dibangun lembaga Fox dengan biaya mahal menjadi sia-sia.

Berkaca pada hasil kongres tersebut, Harian Seputar Indonesia mengangkat isu “Anas Awali Era Politisi Muda”. Judul tersebut mengingatkan lagi pada sejarah perjalanan bangsa awal kemerdekaan. Ir. Soekarno menjadi Presiden di Usia 44 tahun, Mohammad. Hatta menjadi wakil presiden di usia 43 tahun, Sultan Sjahrir menjadi Perdana Menteri di usia 36 tahun dan Tan Malaka di usia 31 tahun mendirikan Partai Republik Indonesia. Kemenangan Anas Urbaninggrum dalam kongres Nasional II Partai Demokrat menjadi titik nadir era politisi muda.

Saatnya Kaum Muda Memimpin

Anas Urbaninggrum adalah Ketua Umum termuda diantara partai politik yang lolos electoral threshold pada pemilu 2009. Anas terpilih menjadi ketua umum di usia 41 tahun. Hal inilah yang kemudian dijadikan spirit bahwa pemuda Indonesia punya kesempatan dan kedudukan yang sama dalam berkiprah di panggung politik sebagai future Indonesian Leaders. Pak Tua sudahlah…. (Iwan Fals), Anak muda diberi kesempatan memimpin dan dipimpin.

Sosok Anas Urbaninggrum adalah sosok yang sederhana, lugas, cerdas yang lahir dari anak seorang guru di sebuah desa di Blitar, Jawa Timur. Sosok sederhana inilah yang kemudian menjadi modal kuat di-arena konggres maupun pasca kongres. Selain itu, Anas dan Tim Suksesnya mampu membaca kultur zaman, bahwa Partai Demokrat membutuhkan sosok figur santun dan memegang erat patsun politik.

Penempaan mental yang terus menerus melalui proses kaderisasi, baik ketika menjadi mahasiswa, aktifis maupun seorang politikus semua itu melalui proses dan butuh waktu tidak bisa secara instans. Politisi organic akan lebih kuat dan mengakar dibandingkan dengan ‘politisi salon’ yang hanya mengandalkan politik pencitraan tanpa mempertimbangkan psikologi kader-kader Demokrat. Hal inilah yang kemudian ditafsirkan terkait arahan Presiden Yudhoyono penegasan Demokrasi yang bersih, cerdas dan santun. Arahan itu ternyata melekat ke diri Ketua Umum baru.

Meritrokrasi

Sejak reformasi bergulir, patron partai politik tidak bisa lepas dari pendiri/deklaratornya, sebut saja Abdurrahman Wahid yang identik dengan PKBnya, Muhaimin Iskandar pun masih ada hubungan darah dengan sang deklarator, begitupun PAN, Amien Rais sangat kuat pengaruhnya, PDI Perjuangan pun tak lepas dari gen Soekarno. Partai Golkar diibaratkan seperti perusahaan terbuka, ada pemegang saham tunggal. Begitupun dengan Partai Demokrat yang pertama dan kedua Ketua Umumnya masih ada gen kekerabatan dengan keluarga Cikeas. Sekarang Anas mendekonstruksi sejarah kepartaian di Indonesia, bahwa Partai Politik tidak identik dengan gen pertalian keluarga. Andi Mallarangeng yang didukung penuh Edy Baskoro tumbang.

Ketua Umum baru Partai Demokrat mencapai prestasi itu tidak secara instan bisa dikatakan berdarah-darah, melainkan melalui proses penempaan mental dan jam terbang. Maka prestasi-prestasi pun tercapai dan mendapat kepercayaan penuh menahkodai partai pemerintah tersebut. Contoh sukses ini hendaknya dijadikan tamsil agar pemuda/i yang cakap dan berprestasi tidak lari keluar negeri dengan berbagai alasan.

Belajar dari kasus Sri Mulyani Indrawati yang harus lengser going to World Bank, dia merasa dipojokkan sebagai pembantu pemerintah karena dirinya tidak lagi dikehendaki oleh lingkungan politik.

Wacana perkawinan politik (Kartel) yang ditudingkan Sri Mulyani kepada Aburizal Bakrie menunjukkan kritikan pedas terhadap karakter berpikir yang hierarkis, melayani atasan dan sikap feudal. Contoh tersebut jelas menyulitkan sistem meritokrasi berkembang yang menunjuk pada suatu system politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi dan berkemampuan tuk jadi pemimpin, kritik tetap dijalankan sebagai mekanisme control agar terjadi keseimbangan (check and balancys). Ternyata gagasan meriktokrasi yang diemban Sri Mulyani ditentang oleh birokrasi yang cenderung korup dan aspek nepotism-nya sangat kuat.

Alih-alih ingin jadi partai modern tumbang ditengah jalan akibat patron clien yang cenderung nepotism. Kita juga semua setuju bahwa masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan partai-partai politik. Kalau politisinya busuk maka akan busuk juga pemerintahan dan negara.