Tikai Dua Elit (Ical vs SMI) : Manuver Golkar Teruji

Tikai Dua Elit (Ical vs SMI) : Manuver Golkar Teruji

Oleh : Ihyarul Fahmi

Wajah Sri Mulyani langsung muram ketika ditanya alasan kepindahannya dari Lapangan Banteng Jakarta Pusat ke 1818 H Street NW, Washington DC, Amerika Serikat per 1 Juni nanti. Banyak kalangan menduga bahwa SMI ke World Bank adalah scenario penyelamatan dari Jeratan kebijakan Bailout Century?.

Hal itu bisa dilihat dari pertikaian Sri Mulyani Indrawati dengan Abu Rizal Bakrie. Harian Wall Street Jurnal (10/10/2009), SMI mengakui ada ketegangan terkait suspensi saham Bumi Recources, “Aburizal Bakrie tak senang dengan saya, saya tak berharap orang-orang di Golkar akan berlaku adil dan berbaik hati dengan saya selama penyelidikan”. Begitupun ketika kasus Century menggelinding bak bola salju, Keterlibatan SMI dalam skandal Century telah menggoyahkan pemerintahan “Daripada terus mempertahankan, akan menggangu kinerja pemerintah” (Bambang Soesatyo). Tepatnya pada 3/3/2010, Hasilnya adalah Paripurna DPR tentang Century menyetujui Opsi C berupa kesimpulan bahwa terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan FPJP dan PMS dan pelaksanaan kebijakan. Kemudian pada 3/5/2010 Sikap politik PDIP dan Partai Hanura meninggalkan sidang paripurna walk out yang membahas RAPBN Perubahan 2010 yang dihadiri oleh Sri Mulyani.

Puncaknya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merestui pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC Amerika Serikat yang membawahi 3 kawasan di Negara berkembang, masing-masing Amerika Latin dan Karibia, Asia Timur dan Pasifik serta Timur Tengah dan Afrika Utara.

Permainan politik kelas tinggi ini belum terkuak apa yang sesungguhnya terjadi. Muncul isu, Proses Politik penyelesaian kasus Century diBekukan! (Priyo Budi Santoso), Sementara public meminta kasus Century tetap dijalankan sesuai prosedur hukum. Sementara kalangan oposisi mendesak KPK tuk mencekal SMI.

Konflik SMI dan Ical membuahkan win-win solutions, diantaranya meng-isyarakatkan bahwa mundurnya SMI mampu meredakan ketegangan politik dalam negeri (stabilitas politik) walaupun sisi lain Indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah sedikit merolot beberapa poin dan kembali normal.

Hikmahnya, SMI menjadi direktur World Bank adalah hutang-hutang Indonesia bisa dihapus penghapusan hutang meskipun itu adalah utopis. Sekaligus bangga bahwa orang aseli ndeso Sri mampu menjadi orang berpengaruh di dunia, walaupun itu hanya kebanggaan yang sifatnya semu.Dilain pihak Aburizal Bakrie menjadi ketua harian secretariat bersama partai-partai anggota koalisi pemerintahan. Partai Golkar perkuat posisi tawar (Bargaining Politik) terhadap Presiden SBY.

Golkar Dalam Pusaran Konflik Kekuasaan

Presiden SBY memang harus diakui memiliki kelihaian dalam merekrut kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan. Belajar dari kasus Pansus DPR RI tentang Century. Kelihaian ini dibuktikan dengan Menggandeng Golkar masuk menjadi ketua harian koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Selain itu juga Sri Mulyani Indrawati ‘diselamatkan’ dengan ditempatkan di World Bank, Wasington, DC, AS.

Nafsu besar Golkar yang selalu ingin masuk kekuasaan menjadi tak terbantahkan setelah Aburizal Bakrie (Ical) menjadi ketua harian koalisi. Posisi ini sangat strategis dan taktis tuk terus berada dalam track kekuasaan. Selain itu, Ical bisa konsentrasi penuh di Sekber Koalisi karena dia tidak memegang jabatan penting di Negara.

Kepergian SMI meredupkan tensi politik dalam negeri’. Kasus-kasus yang selama ini mencuat akibat konflik SMI dengan Bakrie mereda’, sebut saja kasus Lapindo dimana waktu itu SMI tidak setuju mencairkan duit Negara buat korban lumpur lapindo, Bakrie harus bertanggungjawab. Kemudian Kasus divestasi Newmont, kasus Century dan pada puncaknya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengundurkan diri.

Aroma politik kartel sangat kuat ketika Ical tampil sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar, selain itu dia juga sebagai kongklomerat Nasional. Politik bergandeng tangan dengan bisnis. Kasus-kasus pajak yang menyerempet ke Grups Bakrie harus terus diusut tuntas dan diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum.

Ketika Soeharto Berkuasa, Golkar menjadi mainstream politik Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan. Begitupun ketika reformasi bergulir, Golkar dihembuskan tuk dibubarkan oleh kalangan aktivis 1998. Jaman Presiden Gus Dur, dekrit presiden dengan salah satu item-nya adalah Bubarkan Golkar. Alhasil Golkar mampu menjadi Partai yang menguasai parlemen pada pemilu 2004. pada 2009 Golkar pun masih menjadi peringkat 3 besar dibawah Partai Demokrat dan PDIP.

Sebagai partai yang kenyang kekuasaan disegala zaman. Golkar harus mampu tunjukkan kinerja sebagai partai yang membela rakyat kecil. Berpolitik hanya untuk kepentingan Rakyat, Negara dan kemandirian bangsa.